Board of Peace resmi diluncurkan pada 22 Januari 2026 di World Economic Forum, Davos, Switzerland. Langkah kontroversial Presiden AS Donald Trump ini memicu perdebatan global tentang masa depan diplomasi internasional dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Klarifikasi Penting: Trump awalnya menyatakan Board of Peace “mungkin” menggantikan PBB, namun kemudian mengklarifikasi bahwa dewan ini akan “bekerja bersama” PBB. Meski begitu, struktur dan kewenangan Board of Peace telah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai negara tentang upaya melemahkan otoritas PBB.
Artikel ini akan mengupas tuntas fakta-fakta terverifikasi tentang Board of Peace, negara-negara anggota, struktur keanggotaan, dan implikasi geopolitiknya—tanpa data fiktif, hanya berdasarkan sumber kredibel.
Apa Itu Board of Peace? Definisi dan Latar Belakang
Board of Peace (BoP) adalah organisasi yang didirikan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mempromosikan peacekeeping dan diotorisasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 untuk mengawasi implementasi resolusi tersebut.
Sejarah Pembentukan Board of Peace
Dewan ini pertama kali diusulkan pada September 2025 dan secara resmi dibentuk pada Januari 2026 di sela-sela World Economic Forum ke-56. Berikut timeline lengkapnya:
September 2025: Trump mengumumkan rencana perdamaian Gaza 20 poin yang mencakup pembentukan Board of Peace.
17 November 2025: Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 dengan 13 suara mendukung, 0 menolak, dan 2 abstain (China dan Rusia).
15 Januari 2026: Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace melalui Truth Social dengan menyatakan “ini adalah Board terhebat dan paling prestisius yang pernah dibentuk di mana pun dan kapan pun”.
22 Januari 2026: Upacara penandatanganan piagam resmi di Davos dengan kehadiran 19 negara.
Tujuan Resmi vs Realitas
Piagam Board of Peace yang terdiri dari 11 halaman, 8 bab, dan 13 artikel sama sekali tidak menyebut Gaza satu kali pun. Dokumen tersebut mendefinisikan organisasi ini sebagai badan internasional yang bertujuan “mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal dan sah, serta menjamin perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”
Ketidaksesuaian dengan Mandat PBB:
Kritikus berpendapat bahwa institusi ini sangat berbeda dari apa yang dibayangkan dalam Resolusi 2803; The Guardian menggambarkannya sebagai “klub pay-to-play yang berpusat pada Trump” daripada mekanisme fokus Gaza.
Struktur Keanggotaan: Siapa Saja yang Terlibat?
Negara-Negara Anggota Board of Peace
Hingga 26 Januari 2026, 19 negara dari 62 negara yang diundang telah menandatangani piagam Board of Peace. Berikut daftar lengkap negara anggota berdasarkan data terverifikasi:
Negara-negara yang Sudah Menandatangani:
- Asia Tenggara & Pasifik: Indonesia, Vietnam, Mongolia
- Timur Tengah: Arab Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, Mesir, Yordania, Israel, Turki
- Asia Tengah: Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan
- Eropa Timur: Albania, Armenia, Bulgaria, Belarus, Hungaria
- Amerika Latin: Argentina, Paraguay
- Asia Selatan: Pakistan
- Balkan: Kosovo, Maroko
Negara yang Menolak: Board of Peace gagal mendapatkan dukungan dari beberapa negara Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Norwegia.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan Inggris tidak siap mendukung inisiatif ini pada tahap ini, sebagian karena potensi partisipasi Rusia.
Negara yang Masih Mempertimbangkan:
- Rusia (Putin menyatakan terbuka menyumbang $1 miliar dengan syarat aset Rusia yang dibekukan AS dilepas)
- China
- India
- Singapura
Kasus Kanada: Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada awalnya setuju bergabung, tetapi menolak membayar untuk keanggotaan permanen, dan undangan kemudian ditarik oleh Trump.
Syarat Keanggotaan dan Biaya $1 Miliar
Mereka yang ingin menjadi anggota permanen dalam Board of Peace harus membayar biaya 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun. Jika tidak, keanggotaan hanya terhitung selama tiga tahun saja.
Klarifikasi dari Pemerintah AS: Akun White House Rapid Response menyatakan bahwa $1 miliar bukanlah “biaya keanggotaan minimum untuk bergabung” tetapi “kontribusi yang menawarkan keanggotaan permanen kepada negara mitra yang menunjukkan komitmen mendalam terhadap perdamaian, keamanan, dan kemakmuran”.
Posisi Indonesia: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menekankan bahwa keanggotaan di Board of Peace tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen.
Struktur Kepemimpinan dan Kekuasaan Trump
Trump ditetapkan sebagai ketua seumur hidup kecuali dia mengundurkan diri sukarela atau dinyatakan tidak mampu lagi. Presiden AS penggantinya nanti hanya bisa menunjuk perwakilan negara di organisasi tersebut.
Dewan Eksekutif Board of Peace:
Anggota Dewan Eksekutif yang diumumkan pada 17 Januari 2026 meliputi:
- Nickolay Mladenov – High Representative untuk Gaza
- Marco Rubio – Menteri Luar Negeri AS
- Steve Witkoff – Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah
- Jared Kushner – Menantu Trump dan pengembang real estat
- Tony Blair – Mantan Perdana Menteri Inggris
- Ajay Banga – Presiden World Bank
Konsentrasi Kekuasaan: Menurut The Guardian, piagam memberikan kewenangan luas kepada ketua—Donald Trump, satu-satunya individu yang disebutkan—termasuk kekuasaan tunggal untuk menunjuk dan memberhentikan anggota, menetapkan agenda, dan mengeluarkan resolusi.
Hubungan dengan PBB: Pelengkap atau Pesaing?
Otorisasi Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB mengesahkan “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” yang didukung AS, menyambut pembentukan Board of Peace, dan mengotorisasi Board beserta negara-negara anggota yang bekerja dengannya untuk membentuk International Stabilization Force (ISF) sementara di Gaza.
Detail Resolusi 2803:
- Voting: 13 mendukung, 0 menolak, 2 abstain (China, Rusia)
- Mengotorisasi deployment pasukan penjaga perdamaian internasional
- Mendukung pembentukan National Committee for the Administration of Gaza
- Memberikan mandat 2 tahun untuk ISF
Kekhawatiran tentang Legitimasi
Resolusi 2803 menimbulkan pertanyaan mendasar tentang otoritas Dewan Keamanan untuk merancang ulang pengaturan tata kelola di wilayah pendudukan tanpa persetujuan rakyat yang bersangkutan.
Perbandingan dengan Misi PBB Sebelumnya:
UNTAET di Timor Leste beroperasi setelah referendum yang diawasi internasional di mana rakyat Timor Leste memilih kemerdekaan secara luar biasa, memberikan ekspresi jelas tentang penentuan nasib sendiri. Resolusi 2803 memaksakan administrasi tanpa persetujuan Palestina.
Pernyataan Trump tentang PBB
Pada 20 Januari 2026, Trump menyatakan “PBB tidak pernah membantu saya” sebagai alasan keberadaan Board of Peace, mengklaim dewannya “mungkin” menggantikan PBB.
Namun, saat memperkenalkan anggota pendiri di Davos, Trump menyatakan “Kami akan bekerja dengan banyak pihak lain, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
Rencana Rekonstruksi Gaza: Visi Jared Kushner
Masterplan $25 Miliar untuk “New Gaza”
Rencana Trump mencakup proyeksi untuk menaikkan PDB Gaza menjadi $10 miliar pada 2035, setelah ukuran ekonomi wilayah tersebut anjlok menjadi hanya $362 juta pada 2024 di tengah perang; 500.000 pekerjaan baru; dan setidaknya $25 miliar investasi untuk utilitas dan layanan publik modern.
Elemen Kunci Rencana Pembangunan:
Jared Kushner menguraikan visi Board of Peace untuk rekonstruksi Gaza, menampilkan mock-up gedung-gedung tinggi di sepanjang pantai enklave. Dia mengusulkan pengenalan zona-zona berbeda untuk mempromosikan “wisata pantai” dan kemakmuran ekonomi.
Kushner memperkirakan beberapa pembangunan bisa selesai dalam dua hingga tiga tahun ke depan, menyatakan total kepercayaan pada proposal tersebut dengan mengatakan “kami tidak punya ‘Rencana B’, hanya master plan”.
Infrastruktur yang Direncanakan:
- Lebih dari 100.000 unit perumahan permanen
- Bandara baru
- Koridor logistik baru
- Perlintasan “trilateral” baru di Rafah (di titik pertemuan Gaza, Israel, dan Sinai Mesir)
- Zona industri terorganisir
Kritik terhadap Pendekatan “Top-Down”
Rencana menjanjikan wisata pantai, perdagangan bebas, gedung pencakar langit, dan pekerjaan. Tetapi rakyat Gaza belum dikonsultasikan.
Kritikus menyebut Board of Peace sebagai “parodi dari badan kolonial” yang akan menghasilkan “kontrol dan subjugasi akhir” terhadap populasi Palestina.
Masalah Hak Penentuan Nasib Sendiri:
ICJ menyatakan bahwa hak penentuan nasib sendiri “tidak dapat dibuat bergantung pada negosiasi bilateral dengan kekuatan pendudukan”. Resolusi 2803 memperkenalkan lapisan kondisionalitas baru dengan membuat kenegaraan bergantung pada tolok ukur reformasi yang didefinisikan oleh Board of Peace.
Kontroversi dan Kritik Internasional
Tuduhan “Pay-to-Play Club”
The Guardian menyebutnya sebagai “klub pay-to-play yang didominasi Trump: versi global dari istana Mar-a-Lago-nya yang bertujuan menggantikan PBB itu sendiri”, dengan argumen bahwa badan yang akhirnya diuraikan sangat berbeda dari apa yang Dewan Keamanan PBB yakini sedang disahkannya.
Kekhawatiran Legitimasi Logo
Desain logo Board of Peace telah banyak diejek di media sosial karena tampak seperti karya turunan buatan AI berdasarkan Lambang PBB dan telah digambarkan sebagai “AI slop”.
Hugh Lovatt, senior policy fellow di European Council on Foreign Relations, menggambarkan logo tersebut sebagai “hemisfer barat yang mengutamakan AS yang diapit oleh cabang zaitun tiruan PBB yang dipoles dengan emas ala Trump”.
Reaksi Negara-Negara Eropa
Slovenia: Perdana Menteri Slovenia menyatakan negaranya tidak akan bergabung dengan Board of Peace Trump, dengan argumen bahwa inisiatif perdamaian harus tetap berakar kuat dalam kerangka global yang sudah ada, bukan badan-badan yang baru dibentuk yang dipimpin oleh satu tokoh politik.
Prancis: Trump mengindikasikan akan menggunakan senjata tarif untuk mendorong Presiden Prancis Emmanuel Macron bergabung dengan Board of Peace, mengancam tarif 200 persen pada anggur dan sampanye Prancis.
Abstain Rusia dan China di UNSC
Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya menyatakan Dewan Keamanan pada dasarnya “memberikan restu pada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington” dan “memberikan kontrol penuh atas Jalur Gaza kepada Board of Peace dan ISF, modalitas yang belum kita ketahui apa-apa”.
Duta Besar China Fu Cong menyatakan bahwa draft resolusi hanya berisi “detail yang sangat sedikit” tentang “struktur, komposisi, term of reference, dan kriteria partisipasi” ISF dan Board of Peace.
Posisi Indonesia: Peluang atau Risiko?
Keputusan Bergabung dengan Board of Peace
Indonesia mengumumkan keputusan bergabung dengan Board of Peace dalam pernyataan bersama dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya: Turki, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026, sebagai salah satu dari 19 delegasi negara yang tergabung.
Alasan dan Tujuan Indonesia
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A Mulachela menyatakan bahwa tujuan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Pernyataan Resmi Blok Muslim: Dalam pernyataan tersebut, negara-negara menggambarkan Board of Peace sebagai “administrasi transisional” yang bertujuan mengkonsolidasikan gencatan senjata dan memajukan “perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berakar pada hak Palestina atas penentuan nasib sendiri dan kenegaraan sesuai hukum internasional”.
Kekhawatiran Domestik di Indonesia
Kritik dari Pakar:
Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional, menyayangkan keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump, salah satunya karena kebanyakan anggotanya adalah negara-negara pro-Amerika, menyatakan “Secara teori, Indonesia bisa menjadi stabilisator, penjembatan. Tapi idealisme Indonesia akan tertelan oleh lautan kolonialisme yang dikendalikan Amerika Serikat”.
Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional dari Universitas Jambi, memperingatkan bahwa formasi keanggotaan Board of Peace berisiko membuat Indonesia terlihat condong ke AS, dan akan merugikan diplomasi Indonesia yang “bebas aktif”, serta berpotensi mengurangi energi diplomasi di forum multilateral yang sudah ada seperti ASEAN dan PBB.
Kekhawatiran Organisasi Islam:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap keanggotaan Israel dalam Board of Peace Trump mengkhawatirkan.
Ahmad Fahrur Rozi, eksekutif Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar Indonesia, menyatakan bahwa dia “tidak mengetahui” pembicaraan dengan pemerintah tentang bergabung dengan dewan, menekankan “Harus ada jaminan bahwa inisiatif tersebut benar-benar mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan untuk Palestina, bukan sekadar manuver politik atau tumpang tindih dengan kebijakan PBB yang ada”.
Dugaan Motif Tarif Perdagangan
Peneliti CSIS mencatat kurangnya konsultasi publik sebelum pengumuman keputusan, menyatakan “Sifat terburu-buru dari langkah ini pasti menimbulkan pertanyaan apakah ini semua hanya upaya untuk menenangkan Trump saat Indonesia bernegosiasi kesepakatan tarifnya”.
Konteks Negosiasi: Indonesia saat ini bernegosiasi dengan Washington untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan tarif 19 persen. Kesepakatan tersebut hampir gagal tahun lalu dan masih tidak pasti, meskipun Jakarta bertujuan menyelesaikan pembicaraan sebelum akhir bulan.
Baca Juga Gibran Targetkan IKN Legislatif Selesai 2027: Megaproyek Rp20 Triliun Dimulai Desember 2025
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Board of Peace
1. Apakah Board of Peace resmi menggantikan PBB?
Tidak. Meskipun Trump awalnya menyatakan Board of Peace “mungkin” menggantikan PBB, dia kemudian mengklarifikasi bahwa dewan ini akan “bekerja bersama” PBB. Namun, struktur dan kewenangannya telah menimbulkan kekhawatiran tentang upaya melemahkan otoritas PBB.
2. Berapa biaya untuk bergabung dengan Board of Peace?
Keanggotaan reguler tidak memerlukan pembayaran, tetapi negara yang ingin menjadi anggota permanen harus membayar $1 miliar (sekitar Rp 16,9 triliun). Tanpa pembayaran ini, keanggotaan hanya berlaku 3 tahun.
3. Negara mana saja yang sudah bergabung?
Lebih dari 20 negara telah menyatakan akan bergabung, termasuk Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, UAE, Uzbekistan, dan Vietnam.
4. Apa hubungan Board of Peace dengan Resolusi DK PBB 2803?
Resolusi 2803 yang disahkan 17 November 2025 menyambut pembentukan Board of Peace sebagai “administrasi transisional” dan mengotorisasi Board untuk membentuk International Stabilization Force di Gaza. Namun, kritikus berpendapat implementasinya menyimpang jauh dari mandat awal.
5. Siapa yang memimpin Board of Peace?
Donald Trump ditetapkan sebagai ketua seumur hidup, dengan kewenangan penuh untuk menunjuk dan memberhentikan anggota, menetapkan agenda, dan mengeluarkan resolusi.
6. Apa rencana konkret untuk rekonstruksi Gaza?
Rencana mencakup proyeksi menaikkan PDB Gaza menjadi $10 miliar pada 2035, menciptakan 500.000 pekerjaan baru, dan setidaknya $25 miliar investasi untuk infrastruktur, dengan lebih dari 100.000 unit perumahan dan bandara baru.
7. Mengapa beberapa negara Eropa menolak bergabung?
Inggris menyatakan tidak siap mendukung inisiatif ini sebagian karena potensi partisipasi Rusia. Slovenia berpendapat inisiatif perdamaian harus tetap dalam kerangka global yang sudah ada, bukan badan baru yang dipimpin satu tokoh politik.
Masa Depan Board of Peace dan Tatanan Global
Board of Peace Trump mewakili eksperimen ambisius—dan kontroversial—dalam diplomasi internasional. Hingga 26 Januari 2026, hanya 19 dari 62 negara yang diundang telah menandatangani piagam, mencerminkan perpecahan signifikan dalam komunitas internasional.
Poin-Poin Kunci yang Perlu Diingat:
Legitimasi Ganda: Board of Peace mendapat otorisasi dari Resolusi DK PBB 2803, namun implementasinya dikritik menyimpang dari mandat awal yang fokus pada Gaza.
Konsentrasi Kekuasaan: Trump sebagai ketua seumur hidup dengan veto tunggal atas semua keputusan menimbulkan pertanyaan tentang multilateralisme sejati.
Perpecahan Global: Dukungan kuat dari negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara berkembang, tetapi penolakan dari mayoritas negara Eropa Barat.
Tantangan Gaza: Gaza tetap sangat tidak stabil meskipun gencatan senjata telah sebagian besar menghentikan pertempuran skala besar. Kebutuhan rekonstruksi wilayah Palestina sangat luas; pengaturan tata kelolanya tetap tidak jelas; dan kondisi kemanusiaan tetap parah.
Pertanyaan Terbuka untuk Masa Depan:
- Akankah Board of Peace berhasil memfasilitasi rekonstruksi Gaza yang berkelanjutan?
- Bagaimana dinamika kekuasaan antara Board of Peace dan PBB akan berkembang?
- Apakah model ini akan diperluas ke konflik global lainnya?
- Bagaimana hak penentuan nasib sendiri Palestina akan dijamin dalam kerangka ini?
Pesan untuk Pembaca Indonesia:
Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace menandai langkah diplomatik signifikan yang perlu diawasi dengan cermat. Sebagai negara dengan tradisi bebas aktif, Indonesia memiliki tanggung jawab memastikan partisipasinya benar-benar mendukung perdamaian adil bagi Palestina—bukan sekadar instrumen kepentingan geopolitik kekuatan besar.
Artikel ini disusun berdasarkan riset mendalam dari sumber-sumber kredibel internasional, termasuk PBB, media internasional terpercaya, dan pernyataan resmi pemerintah. Semua fakta telah diverifikasi dan dicross-check dari minimal dua sumber independen.
Bergabunglah dalam diskusi: Apa pendapat Anda tentang Board of Peace? Apakah ini langkah maju untuk perdamaian global atau ancaman terhadap multilateralisme? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.
Sumber Referensi
- Wikipedia – Board of Peace
- Wikipedia – UN Security Council Resolution 2803
- Al Jazeera – “Trump’s ‘Board of Peace’: Who has joined, who hasn’t”
- CNBC – “Trump signed his Gaza ‘Board of Peace’ into being”
- NPR – “Trump signs Board of Peace charter at Davos”
- TIME Magazine – “Trump Unveils Gaza ‘Board of Peace’ at Davos”
- White House Official Statement
- UN News – “UN Security Council authorizes temporary international force for Gaza”
- ASIL Insights – “The Security Council as Architect? Resolution 2803”
- Chatham House – “What is Security Council Resolution 2803”
- CNA Indonesia – “Indonesia terima undangan Trump gabung Board of Peace”
- Kompas – “Haruskah Indonesia Bayar Rp 16 Triliun Jadi Anggota Permanen”
- Beautynesia – “Mengenal Board of Peace dan Daftar Negara yang Sepakat Bergabung“
- NBC News – “What to know about Trump’s ‘Board of Peace‘”
- Jakarta Globe – “Indonesia Joins Trump’s Board of Peace for Gaza“
