Ringkasan Cepat:
- Mendag Budi Santoso memantau langsung distributor bahan pokok yang memasok wilayah NTT pascagempa magnitudo 7,7.
- Empat pasar tradisional rusak, satu di antaranya, Pasar Inpres Ruteng di Manggarai, untuk sementara tidak boleh dipakai.
- Kemendag menggerakkan pasokan tambahan dari NTB dan Jawa Timur lewat skema business matching antarwilayah.
Jakarta, 18 Agustus 2026 — Menteri Perdagangan Budi Santoso mengingatkan distributor bahan pokok agar tidak menaikkan harga secara sepihak di wilayah Nusa Tenggara Timur yang tengah dilanda gempa. Ia memastikan pasokan tetap lancar lewat koordinasi lintas provinsi. Peringatan ini disampaikan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Mengapa Ini Penting?
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah utara Pulau Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB. Guncangan yang dipicu sesar naik ini sempat memicu peringatan dini tsunami dan getarannya terasa hingga Sulawesi Selatan. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Senin, 17 Agustus 2026, mencatat 68 orang meninggal dunia dan 213 orang luka-luka, dengan korban tersebar dari Kabupaten Manggarai hingga Ngada.
Di tengah situasi darurat itu, kestabilan harga bahan pokok jadi perhatian serius. Warga yang kehilangan rumah dan sedang mengungsi paling rentan terkena dampak jika harga beras, telur, atau minyak goreng melonjak akibat kelangkaan pasokan.
“Kami akan terus memonitor kebutuhan bahan pokok, jangan sampai distribusinya terganggu.” — Budi Santoso, Menteri Perdagangan RI, 17 Agustus 2026
Selain memantau harga, Kemendag membentuk tim yang dipimpin Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mengoordinasikan penanganan pasokan bersama pemerintah daerah NTT dan pelaku usaha di lapangan.
Skala bencana ini memang tidak kecil. Gempa telah diikuti lebih dari 340 kali gempa susulan dan memaksa lebih dari 5.000 warga mengungsi, dengan konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka. Ribuan rumah rusak dalam berbagai tingkat kerusakan, mulai dari ringan hingga berat. Dalam kondisi seperti ini, kelancaran distribusi bahan pokok bukan sekadar isu ekonomi, melainkan bagian dari respons kemanusiaan itu sendiri.
Reaksi dan Dampak
Budi menegaskan pihaknya sudah menghubungi langsung para distributor yang selama ini memasok bahan pokok ke Manggarai dan wilayah NTT lainnya, termasuk distributor dari provinsi tetangga seperti Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, kedekatan geografis NTB membuat provinsi itu menjadi jalur pasokan cadangan tercepat saat distribusi normal terganggu bencana.
“Kami ingin memastikan ketersediaan barang tetap terjamin dan pelaku usaha siap menyalurkannya ke Manggarai maupun NTT secara umum.” — Budi Santoso, Menteri Perdagangan RI
Kemendag juga menggerakkan pasokan dari Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai lumbung telur nasional, untuk menutup potensi kesenjangan harga di wilayah timur Indonesia. Skema ini disebut Budi sebagai business matching antarwilayah — mempertemukan langsung pemasok dari daerah surplus dengan pembeli di daerah yang harganya mulai naik akibat gangguan pasokan.
Dampak gempa terhadap infrastruktur perdagangan sendiri cukup nyata. Berdasarkan identifikasi Kemendag, empat pasar tradisional di NTT mengalami kerusakan. Pasar Inpres Ruteng di Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan paling berat pada bagian tiang bangunan, sehingga untuk sementara diminta tidak digunakan demi keselamatan pedagang dan pembeli. Tiga pasar lain mengalami kerusakan ringan dan masih bisa beroperasi, meski aktivitas jual beli belum sepenuhnya normal karena warga masih fokus pada penanganan darurat pascabencana.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian |
|---|---|
| Sabtu, 15/8/2026, 04.58 WIB | Gempa M 7,7 mengguncang utara Flores, NTT; peringatan dini tsunami dikeluarkan |
| Sabtu–Minggu, 15–16/8/2026 | Ratusan gempa susulan tercatat; korban jiwa terus bertambah |
| Senin, 17/8/2026 | BNPB laporkan 68 orang meninggal dunia dan 213 luka-luka |
| Senin, 17/8/2026 | Mendag identifikasi 4 pasar rusak, termasuk Pasar Inpres Ruteng |
| Senin, 17/8/2026 | Mendag ingatkan distributor dan koordinasi pasokan dari NTB serta Jatim |
Apa Selanjutnya?
Kemendag menyatakan akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok di NTT dalam beberapa pekan ke depan, seiring proses evakuasi dan pemulihan yang masih berlangsung. Skema business matching antarwilayah kemungkinan diperluas jika kebutuhan pasokan di kabupaten-kabupaten terdampak, seperti Manggarai Timur, Sikka, dan Nagekeo, belum tertutupi sepenuhnya oleh jalur distribusi normal.
Pemulihan Pasar Inpres Ruteng juga menjadi salah satu indikator penting. Selama pasar itu belum bisa dipakai, sebagian pedagang kemungkinan berjualan di lokasi sementara, yang berpotensi memengaruhi rantai distribusi dan harga di tingkat eceran. Koordinasi antara Kemendag, pemerintah daerah, dan Satgas Pangan akan menjadi penentu apakah peringatan kepada distributor benar-benar efektif meredam kenaikan harga di lapangan.
Pertanyaan Seputar Kebijakan Ini
Apa langkah konkret Kemendag menjaga harga bahan pokok di NTT?
Kemendag memantau distributor secara langsung, membentuk tim khusus di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan menjalankan business matching agar pasokan dari NTB serta Jawa Timur bisa masuk lebih cepat ke wilayah terdampak.
Kenapa pasokan dari NTB dan Jawa Timur jadi andalan?
NTB dipilih karena posisinya paling dekat secara geografis dengan NTT, sehingga jalur distribusinya lebih singkat saat kondisi darurat. Jawa Timur dipilih karena menjadi salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia.
Apa sanksi jika distributor tetap menaikkan harga sepihak?
Kemendag belum merinci sanksi khusus untuk kasus NTT, namun dalam kebijakan serupa terkait bahan pokok lain, pemerintah biasanya memberi peringatan lebih dulu sebelum mempertimbangkan pencabutan izin distribusi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.
Artikel ini ditulis oleh Redaksi, tim editorial Smartphone360.store.
Baca juga liputan ekonomi lain dari kami: pergerakan harga BBM nonsubsidi awal Juni lalu juga sempat memicu kekhawatiran serupa soal efek berantai ke harga bahan pokok. Sementara di sisi kebijakan fiskal, kegagalan penyerapan panda bond turut jadi sorotan ketika pemerintah mencari sumber pembiayaan tambahan untuk kebutuhan mendesak seperti bencana alam. Pola peringatan tegas dari pejabat publik ke pihak yang berpotensi merugikan masyarakat juga pernah terlihat saat Mendagri mengancam menonaktifkan kepala daerah yang lalai menangani kondisi darurat di wilayahnya. Isu akuntabilitas pejabat publik dalam merespons krisis juga tercermin dari langkah Gubernur Kalimantan Timur yang mengembalikan mobil dinas senilai Rp849 juta sebagai bentuk efisiensi anggaran daerah.
