smartphone360 – Tekanan terhadap perekonomian Indonesia semakin sulit dianggap sebagai persoalan biasa. Rupiah sudah berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sementara harga minyak dunia terus menekan anggaran negara. Di tengah situasi tersebut, kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 menjadi persoalan yang layak mendapat perhatian serius.

Bukan tanpa alasan. Indonesia masih membutuhkan pasokan minyak dan produk bahan bakar dari luar negeri. Ketika dolar menguat, biaya impor dalam rupiah ikut meningkat. Persoalan semakin rumit ketika harga minyak dunia juga bergerak naik.

Pemerintah memang memastikan harga Pertalite dan Solar bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026. Namun, keputusan mempertahankan harga di SPBU bukan berarti biaya penyediaan bahan bakar ikut berhenti meningkat. ANTARA News+1

Di sinilah masalah sesungguhnya muncul. Masyarakat mungkin masih membeli Pertalite seharga Rp10.000 per liter, tetapi negara harus menghadapi tekanan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan ketika nilai tukar masih berada di sekitar Rp16.500 per dolar.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar kapan harga BBM naik. Yang lebih penting adalah sampai kapan pemerintah mampu mempertahankan harga tanpa mengorbankan kesehatan anggaran dan kelancaran pasokan energi.

Kondisi BBM Pasca Dolar Tembus Rp18.200, Mengapa Indonesia Begitu Rentan?

Pembahasan mengenai kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan produk BBM.

Meski dikenal sebagai negara penghasil minyak, produksi dalam negeri belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi nasional. Akibatnya, Indonesia tetap harus mengandalkan pasar internasional untuk menutup kekurangan pasokan.

Transaksi minyak internasional umumnya menggunakan dolar AS. Ketika rupiah melemah, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli minyak dalam jumlah yang sama menjadi lebih besar.

Sebagai ilustrasi, minyak seharga US$100 per barel membutuhkan Rp1,65 juta ketika kurs berada di Rp16.500 per dolar. Apabila kurs meningkat menjadi Rp18.200, biaya pembelian minyak yang sama menjadi Rp1,82 juta.

Selisihnya mencapai Rp170.000 per barel, bahkan sebelum memperhitungkan pengangkutan, pengolahan, distribusi, dan komponen biaya lainnya.

Perhitungan sederhana tersebut memperlihatkan mengapa pelemahan rupiah menjadi ancaman serius bagi negara yang masih bergantung pada impor energi.

Rupiah Melemah, Beban Impor Minyak Ikut Membengkak

Dalam melihat kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200, masyarakat perlu memahami bahwa harga minyak dunia dan nilai tukar merupakan dua faktor berbeda yang bisa saling memperburuk tekanan biaya.

Ketika harga minyak naik, Indonesia harus membayar lebih mahal dalam dolar. Ketika rupiah melemah pada saat bersamaan, biaya tersebut kembali meningkat setelah dikonversi ke mata uang domestik.

Pada 26 Oktober 2026, rupiah tercatat ditutup di Rp18.135 per dolar AS. Analis pasar yang dikutip ANTARA menghubungkan tekanan tersebut dengan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia akibat kenaikan harga minyak. ANTARA News

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah energi bukan sekadar urusan Kementerian ESDM atau Pertamina. Kebijakan moneter, perdagangan internasional, dan kemampuan pemerintah mengelola anggaran ikut menentukan seberapa berat dampaknya.

Sayangnya, ketergantungan impor yang sudah berlangsung lama membuat Indonesia terus berada dalam posisi rentan setiap kali dolar menguat.

Harga BBM Terbaru November 2026, Pertalite dan Solar Masih Aman?

PERTALITE

Rp10.000/liter

Tetap

BIOSOLAR SUBSIDI

Rp6.800/liter

Tetap

Harga berlaku pada 12 November 2026. Sumber: ANTARA dan Bisnis.com.

Kekhawatiran mengenai kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 cukup beralasan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan setiap hari.

Namun, berdasarkan informasi harga yang tersedia pada 12 November 2026, Pertamina belum mengubah harga BBM untuk periode November. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter.

Harga BBM nonsubsidi juga belum mengalami perubahan pada periode tersebut. Pertamax dijual Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter untuk wilayah acuan Jabodetabek. ANTARA News+1

Berikut gambaran harga BBM Pertamina yang dilaporkan berlaku pada 12 November 2026.

Harga acuan Jabodetabek. Harga di daerah lain dapat berbeda sesuai ketentuan wilayah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan nilai tukar belum otomatis diteruskan menjadi kenaikan harga di SPBU.

Tetapi masyarakat juga tidak seharusnya menganggap harga yang stabil sebagai bukti bahwa sektor energi sedang baik-baik saja.

Pemerintah Menahan Harga, tetapi Biayanya Tidak Menghilang

Salah satu fakta penting dalam kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 adalah keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar yang mendapat dukungan subsidi dan kompensasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 9 November 2026 menegaskan komitmen pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk bekerja dan menjalankan usaha. ANTARA News

Keputusan ini dapat dipahami. Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong biaya transportasi dan distribusi barang, kemudian menambah tekanan terhadap harga kebutuhan sehari-hari.

Namun, mempertahankan harga jual ketika biaya pengadaan meningkat berarti selisihnya harus ditanggung melalui mekanisme subsidi dan kompensasi pemerintah.

Artinya, masyarakat memang terlindungi dari kenaikan langsung di SPBU, tetapi tekanan keuangan berpindah ke anggaran negara.

Subsidi Energi Membengkak, APBN Mulai Menanggung Beban Berat

PAGU SUBSIDI DAN KOMPENSASI ENERGI 2026

Rp500 triliun

Revisi dari alokasi awal Rp338 triliun, berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan pada November 2026.

Persoalan paling sensitif dalam kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 adalah kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menanggung subsidi dan kompensasi energi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada awal November mengakui bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia telah memperbesar beban anggaran.

Pagu subsidi dan kompensasi energi yang semula sebesar Rp338 triliun dinaikkan menjadi Rp500 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan di tengah kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar.

Hingga 30 Oktober 2026, pemerintah melaporkan pembayaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp333,9 triliun kepada Pertamina dan PLN. Bisnis.com

Angka ini memperlihatkan bahwa mempertahankan harga energi membutuhkan sumber daya fiskal yang sangat besar.

Masalahnya, uang negara tidak tersedia tanpa batas. Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi juga harus dipertimbangkan bersama kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Setiap Pelemahan Rupiah Bisa Menambah Tekanan Belanja

Untuk memahami kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200, penting melihat sensitivitas anggaran terhadap perubahan kurs.

Dalam penjelasan Kementerian Keuangan mengenai APBN 2026, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi meningkatkan belanja negara sekitar Rp6,1 triliun.

Angka tersebut merupakan sensitivitas belanja pemerintah secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi kurs, bukan tambahan biaya BBM secara langsung. Bisnis.com

Jika dibandingkan dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar, skenario Rp18.200 menunjukkan pelemahan sebesar Rp1.700.

Dengan pendekatan sensitivitas sederhana, tekanan terhadap belanja negara bisa mencapai sekitar Rp103,7 triliun jika perubahan tersebut berlaku terhadap rata-rata asumsi tahunan dan faktor lain dianggap tetap.

Namun, angka itu bukan proyeksi resmi tambahan anggaran. Dampak aktual bergantung pada rata-rata kurs sepanjang tahun, realisasi harga minyak, volume konsumsi, dan respons kebijakan pemerintah.

Tetap saja, perhitungannya menunjukkan betapa mahal konsekuensi pelemahan rupiah bagi fiskal Indonesia.

Stok BBM Ikut Terancam, Masalahnya Bukan Hanya Harga

Pembahasan kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 tidak boleh berhenti pada angka harga jual dan subsidi. Ada persoalan lain yang justru bisa lebih mengganggu masyarakat, yakni kelancaran pasokan bahan bakar.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak berpotensi menekan arus kas Pertamina, terutama apabila pembayaran kompensasi pemerintah mengalami keterlambatan.

Ketika biaya pengadaan meningkat sementara penerimaan kompensasi tertunda, ruang keuangan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional bisa menyempit. E-Media DPR RI

Peringatan tersebut tidak otomatis berarti Indonesia sedang mengalami kelangkaan BBM secara nasional. Namun, risiko terhadap rantai pasok tetap perlu diperhitungkan.

Sebab, menjaga harga tetap murah tidak akan banyak membantu apabila masyarakat justru kesulitan memperoleh bahan bakar di SPBU.

Kuota Solar Subsidi Mulai Menjadi Sorotan

Salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 adalah konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat.

Berdasarkan informasi BPH Migas yang disampaikan dalam laporan DPR, realisasi konsumsi Solar subsidi per 31 Oktober 2026 telah mencapai 88 persen dari kuota.

Angka tersebut lebih tinggi daripada patokan proporsional konsumsi bulanan sekitar 83 persen pada akhir Oktober.

Konsumsi harian Solar juga dilaporkan meningkat dari 50 ribu menjadi 59 ribu kiloliter. Pemerintah kemudian menambah kuota nasional dari 18,64 juta menjadi 20,27 juta kiloliter. E-Media DPR RI

Peningkatan konsumsi ini perlu ditangani dengan serius. Solar merupakan bahan bakar penting bagi berbagai kegiatan ekonomi, termasuk angkutan barang dan sebagian kegiatan produksi.

Gangguan pasokan Solar dapat meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi, dan akhirnya memengaruhi harga barang.

Namun, kenaikan konsumsi juga harus diperiksa secara cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa bahan bakar bersubsidi benar-benar digunakan kelompok yang berhak, bukan bocor kepada pihak yang seharusnya membeli produk nonsubsidi.

Pertalite Tetap Murah, tetapi Tekanan Konsumsi Meningkat

Dalam melihat kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200, Pertalite memiliki persoalan yang sedikit berbeda.

Harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter membuat selisihnya dengan Pertamax semakin mencolok. Pada November 2026, selisih harga keduanya mencapai Rp5.950 per liter.

Perbedaan harga tersebut berpotensi memengaruhi keputusan konsumen yang kendaraannya memenuhi persyaratan penggunaan masing-masing jenis BBM.

Ketika biaya hidup meningkat, konsumen cenderung mencari pilihan yang lebih terjangkau. Akibatnya, permintaan terhadap bahan bakar dengan dukungan pemerintah dapat meningkat.

BPH Migas melaporkan realisasi konsumsi Pertalite telah mencapai 83 persen dari kuota hingga akhir Oktober 2026, dengan delapan provinsi mengalami konsumsi melebihi alokasi. E-Media DPR RI

Situasi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan distribusi berdasarkan kebutuhan setiap daerah.

Harga Pertamax Bisa Naik Jika Rupiah Terus Melemah?

Pertanyaan berikutnya mengenai kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 adalah kemungkinan penyesuaian harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya.

Berbeda dari Pertalite dan Biosolar subsidi, harga BBM nonsubsidi dapat disesuaikan mengikuti formula harga yang ditetapkan pemerintah.

Formula tersebut mempertimbangkan parameter harga pasar dan komponen biaya yang relevan. Karena itu, pelemahan rupiah dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong penyesuaian harga. JDIH BPK

Meski demikian, kenaikan harga Pertamax tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan kurs dolar.

Pergerakan harga minyak dunia, harga produk BBM internasional, periode perhitungan, serta keputusan penetapan harga juga memengaruhi hasil akhirnya.

Dengan kata lain, kurs Rp18.200 bukan tombol otomatis yang langsung membuat harga Pertamax naik pada hari yang sama.

Seberapa Besar Potensi Kenaikan Harga BBM?

Untuk menilai kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200, perhitungan sederhana dapat digunakan sebagai gambaran.

Misalnya, sebuah komponen impor bernilai US$1.000 membutuhkan Rp16,5 juta ketika kurs berada di Rp16.500 per dolar.

Ketika kurs mencapai Rp18.200, kebutuhan rupiahnya meningkat menjadi Rp18,2 juta.

Kenaikan biaya dalam rupiah mencapai sekitar 10,3 persen meskipun nilai barang dalam dolar tidak berubah.

Namun, kenaikan tersebut tidak berarti harga BBM di SPBU pasti meningkat 10,3 persen. Harga jual mencakup berbagai komponen dan mekanisme penetapan yang berbeda.

Simulasi ini hanya menunjukkan besarnya tekanan kurs terhadap biaya yang dibayar dalam dolar.

Jika pelemahan rupiah berlangsung lama dan harga minyak tetap tinggi, tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi tentu menjadi semakin sulit diabaikan.

Dampak Dolar Rp18.200 terhadap Ongkos Transportasi dan Harga Sembako

Dampak kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 tidak hanya dirasakan pemilik kendaraan pribadi.

Transportasi barang, angkutan umum, kegiatan pertanian, hingga distribusi kebutuhan pokok juga bergantung pada ketersediaan energi dengan harga terjangkau.

Ketika biaya bahan bakar meningkat, pelaku usaha berpotensi menghadapi kenaikan pengeluaran operasional.

Pengusaha angkutan barang, misalnya, harus memperhitungkan biaya perjalanan, pemeliharaan kendaraan, dan pengiriman barang ke berbagai daerah.

Jika kenaikan biaya tidak mampu diserap perusahaan, sebagian beban berpotensi diteruskan kepada konsumen.

Harga BBM Ditahan Belum Tentu Membuat Harga Barang Stabil

Salah satu hal yang perlu dikritisi dari kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 adalah anggapan bahwa mempertahankan harga BBM otomatis mampu mengendalikan seluruh tekanan inflasi.

Kenyataannya, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, mesin, produk pangan tertentu, dan barang kebutuhan industri.

Artinya, meskipun harga Pertalite tidak berubah, biaya produksi barang tertentu tetap bisa meningkat akibat pengaruh kurs.

Perusahaan yang menggunakan bahan baku impor mungkin harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang yang sama.

Tekanan tersebut kemudian dapat memengaruhi harga jual produk.

Karena itu, menjaga harga BBM memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Pengemudi Ojol dan Usaha Kecil Berada dalam Posisi Rentan

Dalam pembahasan kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200, kelompok pekerja dengan pendapatan tidak tetap patut mendapat perhatian khusus.

Pengemudi ojek online, kurir, pedagang keliling, dan pelaku usaha kecil memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya transportasi.

Mereka juga tidak selalu memiliki kemampuan menaikkan tarif atau harga jual ketika pengeluaran meningkat.

Bagi pekerja dengan pendapatan harian terbatas, tambahan biaya operasional dapat langsung mengurangi uang yang dibawa pulang.

Karena itu, kebijakan energi seharusnya tidak hanya dinilai dari kemampuan mempertahankan harga BBM, tetapi juga efektivitas perlindungan terhadap kelompok ekonomi rentan.

Subsidi yang besar belum tentu tepat sasaran apabila manfaatnya justru lebih banyak dinikmati konsumen dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Apakah Indonesia Sedang Menuju Krisis BBM?

Kekhawatiran mengenai kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 memang wajar. Namun, menyebut Indonesia sudah mengalami krisis BBM nasional akan terlalu jauh jika tidak didukung data pasokan dan distribusi yang memadai.

Krisis energi tidak cukup dibuktikan oleh pelemahan mata uang atau kenaikan harga minyak.

Penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan stok, kemampuan pengadaan, kelancaran distribusi, kecukupan anggaran, dan kondisi permintaan.

Pemerintah telah menyatakan komitmen menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Sementara itu, DPR meminta perhatian terhadap tekanan kuota dan risiko pasokan. ANTARA News+1

Dua kondisi tersebut perlu dibaca bersama.

Komitmen pemerintah merupakan kebijakan yang berlaku, sedangkan peringatan DPR menunjukkan risiko yang perlu diantisipasi. Keduanya tidak berarti kelangkaan nasional sudah terjadi.

Tahun 2027 Berpotensi Menjadi Ujian Lebih Berat

Ketidakpastian terbesar dalam kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 justru berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan setelah 2026 berakhir.

Pemerintah telah memberikan kepastian harga BBM bersubsidi hingga 31 Desember 2026. Namun, kepastian tersebut tidak otomatis berlaku sepanjang 2027.

Apabila rupiah tetap lemah dan harga minyak dunia bertahan tinggi, pemerintah perlu kembali mengevaluasi kemampuan anggaran.

Pilihan kebijakannya tidak sederhana. Mempertahankan harga membutuhkan dukungan fiskal, sementara menaikkan harga berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Pemerintah juga bisa memperbaiki ketepatan sasaran subsidi dan efisiensi pengadaan untuk mengurangi tekanan tanpa langsung menaikkan harga jual.

Tetapi perubahan kebijakan semacam itu membutuhkan data penerima yang akurat dan pelaksanaan yang transparan.

Pemerintah Harus Berani Membenahi Ketergantungan Impor Minyak

Persoalan mendasar dalam kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 sebenarnya bukan semata-mata tingginya kurs dolar.

Pelemahan rupiah hanya memperlihatkan kelemahan struktural yang sudah lama dihadapi sektor energi Indonesia.

Selama kebutuhan bahan bakar masih bergantung pada pasokan luar negeri, gejolak pasar internasional akan terus memengaruhi biaya pengadaan energi.

Pemerintah perlu memperkuat produksi domestik secara realistis, meningkatkan efisiensi pengolahan, serta mempercepat diversifikasi sumber energi.

Pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi konsumsi BBM.

Namun, seluruh langkah tersebut memerlukan investasi, kebijakan yang konsisten, dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat.

Subsidi Tepat Sasaran Lebih Penting daripada Sekadar Subsidi Besar

Perdebatan kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 seharusnya membuka ruang evaluasi terhadap cara pemerintah menyalurkan subsidi energi.

Subsidi diperlukan untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga. Namun, besarnya anggaran tidak selalu menunjukkan bahwa bantuan telah diterima kelompok yang paling membutuhkan.

Jika subsidi dinikmati secara tidak proporsional oleh kelompok mampu, negara menanggung biaya besar tanpa menghasilkan perlindungan sosial yang optimal.

Perbaikan data penerima, pengawasan distribusi, dan keterbukaan penggunaan anggaran menjadi kebutuhan mendesak.

Langkah ini tentu harus dilakukan hati-hati agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bahan bakar terjangkau.

Tajuk: Harga BBM Boleh Ditahan, tetapi Masalah Energi Tidak Bisa Terus Ditunda

Pada akhirnya, pembahasan kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200 memperlihatkan dilema besar kebijakan energi Indonesia.

Pemerintah berusaha mempertahankan harga Pertalite dan Solar untuk melindungi masyarakat. Keputusan tersebut memiliki alasan sosial dan ekonomi yang kuat.

Namun, di balik harga yang tetap, terdapat tekanan anggaran, biaya impor, dan kebutuhan menjaga pasokan.

Publik tidak boleh dibuat percaya bahwa semua persoalan selesai hanya karena papan harga SPBU belum berubah.

Kebijakan mempertahankan harga harus disertai penjelasan terbuka mengenai biaya yang ditanggung negara dan langkah yang disiapkan apabila tekanan berlanjut.

Dalam situasi kondisi BBM pasca dolar tembus Rp18.200, pemerintah perlu menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya bergantung pada kemampuan mengeluarkan subsidi yang semakin besar.

Pembenahan ketergantungan impor, efisiensi distribusi, ketepatan sasaran subsidi, dan penguatan ketahanan energi harus berjalan bersama.

Sebab, menahan harga BBM mungkin bisa dilakukan hingga akhir tahun. Tetapi menunda pembenahan sektor energi hanya akan membuat Indonesia kembali menghadapi persoalan yang sama setiap kali dolar menguat.

Rakyat membutuhkan kepastian harga dan ketersediaan bahan bakar. Sementara negara membutuhkan kebijakan yang tidak membuat APBN terus-menerus menjadi penanggung terakhir dari setiap gejolak pasar energi dunia.

Referensi

Referensi berikut digunakan untuk mendukung data harga BBM, kebijakan subsidi, kondisi nilai tukar, dan risiko pasokan energi. Seluruhnya merupakan sumber berita atau keterangan resmi yang tersedia hingga 12 November 2026.

ANTARA News — 9 November 2026Harga BBM Subsidi Dijaga hingga Akhir 2026, Bahlil Perkuat Pasokan

Bisnis.com — 12 November 2026Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, BP, Vivo dan Shell 12 November 2026

DPR RI — 11 November 2026Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

Bisnis.com — 4 November 2026Harga Minyak Meroket, Menkeu Suahasil Akui Anggaran Subsidi Energi Bengkak

ANTARA News — 26 Oktober 2026Rupiah Terkoreksi Seiring Kekhawatiran Dampak Kenaikan Harga Minyak

CNBC Indonesia — 30 Oktober 2026Efek Rupiah Lemah, Subsidi-Kompensasi Energi Rawan Jebol ke Rp700 T