MPR Kirim Surat Permintaan Dua Nama Cawapres ke Prabowo, Paripurna 2 Desember

Ringkasan Cepat:

• MPR mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
• Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres terpilih dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, di Senayan.
• Dua nama dari presiden akan diverifikasi tim MPR sebelum dibawa ke Sidang Paripurna.

Jakarta, 14 November 2026 — MPR RI mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026) yang meminta presiden segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan diambil dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan Sidang Paripurna pemilihan dijadwalkan 2 Desember 2026.

Apa isi surat MPR kepada Prabowo?

Surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya, dengan batas waktu penyerahan 14 hari, menurut laporan ANTARA. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut surat ditandatangani pimpinan MPR dan langsung dikirim, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.

Muzani menyatakan, kedua nama itu nantinya masuk “dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR”. Pernyataan ini disampaikan seusai rapat gabungan yang dihadiri pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok DPD, menurut AKURAT.CO.

Mengapa MPR meminta dua nama sekarang?

Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran mengundurkan diri. CNBC Indonesia mencatat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, pada Kamis (12/11/2026). Sehari kemudian, MPR menggelar rapat gabungan dan memutuskan mengirim surat ke Presiden.

Soal dasar aturan, Muzani menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur presiden mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR, menurut kumparan. AKURAT.CO menambahkan bahwa MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon tersebut.

Berapa lama batas waktu Prabowo?

Di sini laporan media berbeda dalam menafsirkan aturan. ANTARA dan tvOne News menulis presiden punya waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama. IDN Times, mengutip Pasal 136 Tata Tertib MPR (Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024), menulis usulan diserahkan paling lama 14 hari sebelum Sidang Paripurna. detikcom menyebut nomor pasal berbeda, yakni Pasal 36, dengan makna tenggat dua pekan sebelum paripurna.

Jika memakai tafsir “14 hari sebelum paripurna”, tenggat jatuh sekitar 18 November 2026 (hitungan dari tanggal paripurna 2 Desember). Ini perhitungan sederhana, bukan pernyataan resmi MPR. Muzani sendiri memberi sinyal nama bisa diterima pekan depan, kata detikcom.

Bagaimana tahapan setelah dua nama diterima?

Setelah Istana menyerahkan dua nama, tim verifikasi MPR memeriksa persyaratan masing-masing calon sebelum keduanya dibawa ke Sidang Paripurna. Menurut tvOne News, tim ini juga menyiapkan draf Ketetapan (Tap) MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani menyebut Sidang Paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres terpilih berlangsung Rabu, 2 Desember 2026, di gedung MPR Senayan.

Bagaimana sikap partai?

Sejauh pemberitaan yang kami telusuri, Partai Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wapres dan menghormati kewenangan MPR. Partai Gerindra disebut menunggu keputusan presiden. Informasi ini bersumber dari rangkuman pemberitaan agregator dan perlu dicek ulang ke rilis resmi partai.

[DATA BELUM TERSEDIA: nama kandidat. Hingga artikel ini ditulis, tidak ada sumber yang kami temukan menyebut dua nama yang akan diajukan Prabowo.]

Kronologi Peristiwa

Apa Selanjutnya?

Perhatikan tiga hal dalam beberapa hari ke depan: kapan Istana menyerahkan dua nama, hasil verifikasi persyaratan oleh tim MPR, dan kepastian jadwal paripurna 2 Desember. Artikel ini akan diperbarui begitu ada pengumuman resmi.

Baca Juga Kondisi BBM Pasca Dolar Tembus Rp18.200, Harga Ditahan tapi Subsidi Terancam Jebol, Rakyat Harus Siap Apa?

FAQ

Sumber: ANTARA, CNBC Indonesia, detikcom, kumparan, IDN Times, tvOne News, AKURAT.CO, Lombok Post